Ina Rachman : Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan yang Wajib Diketahui Para Buruh | Qnet

ina rachman tersangka qnet

Ina Rachman : Buruh adalah penggerak roda ekonomi. Tanpa mereka, maka pabrik tidak akan beroperasi dan produksi akan terhenti. Hal ini akan menciptakan kekacauan di sana-sini. Oleh karena itu, dibuatlah hukum perburuhan. Para buruh wajib mengetahui hukum ini, karena hukum ini dapat digunakan untuk melindungi mereka.

ina rachman tersangka qnet

Hukum perburuhan adalah hukum yang secara khusus mengatur hubungan antara pelaku usaha atau pemilik usaha dengan tenaga kerja atau para buruh. Hukum ini merupakan aturan yang menyangkut terkait dengan hak dan kewajiban buruh dan pelaku usaha. Hukum perburuhan memiliki landasan utama.

ina rachman tersangka qnet

Adapun landasan utama hukum perburuhan di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan jika setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta penghidupan yang layak. Dengan demikian, hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia wajib dipatuhi oleh semua warga negara terutama pada pelaku usaha.

ina rachman tersangka qnet

Ada fakta menarik terkait hukum perburuhan dan Ketenagakerjaan di Indonesia. Ternyata hukum ini telah ada sebelum masa kemerdekaan. Akan tetapi, pihak yang mengeluarkan hukum ini bukan Pemerintah Indonesia melainkan penjajah yang berasal dari Belanda. Pada tanggal 17 Agustus, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan kemudian hukum terkait perburuhan dan ketenagakerjaan dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia.

ina rachman tersangka qnet

4 Zaman Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan di Indonesia

Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang dengan berbagai perubahan. Perubahan-perubahan yang bahkan dimulai dari era penjajahan Belanda yang memberlakukan hukum perbudakan. kemudian dilanjutkan dengan era orde lama, orde baru, dan masa reformasi.

  1. Zaman Penjajahan Belanda

Pada era ini terdapat 4 hukum perburuhan dan ketenagakerjaan yang diberlakukan yaitu perbudakan, perhambaan, kerja rodi, dan Poenale Sanctie. Hukum perbudakan terdiri dari beberapa aturan yang dibuat, yaitu peraturan pendaftaran budak, pajak atas kepemilikan budak, dan penggantian nama untuk para budak.

Hukum perhambaan sekilas cukup mirip dengan hukum perbudakan. Seorang hamba, menurut hukum ini merupakan barang jaminan ketika ada hutang yang belum dilunasi. Dengan demikian, apabila ada orang yang berhutang tetapi hutangnya belum lunas, maka ia akan menjadi seorang hamba yang terus mengabdi kepada majikannya atau pemberi hutang.

Selanjutnya adalah hukum rodi yang tentu semua orang sangat memahami hukum ini. Hukum ini sebenarnya tidak berbeda jauh dengan perbudakan. Hukum ini mengatur masyarakat untuk dipaksa bekerja demi kepentingan penguasa. Salah satu bentuk kekejaman dari hukum Rodi adalah pembangunan Jalan Daendels sejauh 1000 km yang menghubungkan Panarukan di Jawa Timur dengan Anyer di Banten.

Poenale sanctie merupakan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan Indonesia yang muncul karena adanya Agrarische Wet atau Undang-Undang Agraria pada tahun 1970. Ketika masa itu, banyak sekali perusahaan perkebunan swasta yang muncul berskala besar. Oleh karena itu, hukum ini mengatur perburuhan dan berperan sentral.

  1. Orde Lama

Pada masa ini ada beberapa aturan yang pernah dirilis yang berkaitan dengan hukum perburuhan dan ketenagakerjaan. Berikut adalah beberapa aturan tersebut.

  1. UU Nomor 18 Tahun 1956 Tentang Persetujuan Konvensi ILO Nomor 98 mengenai Dasar-dasar dari Hak Untuk Berorganisasi dan Berunding Bersama
  2. Permenaker No. 90 Tahun 1955 Tentang Pendaftaran Serikat Buruh
  3. UU Nomor 22 Tahun 1957 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
  4. UU Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
  5. UU Nomor 23 Tahun 1948 Tentang Pengawasan Perburuhan
  6. UU Nomor 12 tahun 1948 Tentang Kerja
  7. UU Nomor 33 Tahun 1947 Tentang Kecelakaan Kerja
  8. Orde Baru

Pada masa ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pembangunan, tetapi tetap menjaga stabilitas nasional. Dari tujuan inilah, kemudian lahir aturan yang disebut dengan Hubungan Industrial Pancasila atau Hubungan Perburuhan Pancasila. Aturan ini tentu berlandaskan pada Pancasila.

  1. Masa Reformasi

Ketika masa reformasi banyak sekali perubahan peraturan perburuhan dan ketenagakerjaan. Bahkan hingga saat ini pun juga akan ada perubahan, yaitu omnibus law. Ada beberapa sumber hukum perburuhan dan ketenagakerjaan di masa ini, yaitu undang-undang, kebiasaan, putusan hukum, peraturan lain, perjanjian, dan traktat.

Sekarang apakah aAda sudah mengetahui hukum perburuhan yang ada di Indonesia.  Saat ini juga tengah hangat terkait dengan omnibus law yang menawarkan bonus 5 kali gaji. Tetapi itu bukan fokus artikel ini. Dan apabila berbicara terkait dengan hukum, maka dalam prosesnya pasti banyak pihak yang terlibat.

Dengan demikian, apabila Anda membutuhkan bantuan dalam hukum, maka Anda bisa mempercayakannya kepada Maestro Law Office yang telah diakui secara internasional dan telah memiliki pengalaman yang sangat banyak dalam menyelesaikan berbagai jenis persoalan hukum.

Share Button